Pasal 34 Undang-Undang Kepabeanan

Pasal 34

(1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 tidak lagi dipenuhi, bea masuk atas barang impor yang terutang menjadi tanggung jawab:

a. Orang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan; atau

b. Orang yang menguasai barang yang bersangkutan dalam hal Orang sebagaimana dimaksud huruf a tidak ditemukan.

(2) Perhitungan bea masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tarif dan nilai pabean yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas Impor.

Penjelasan Pasal 34

Ayat (1)

Pembebasan atau kekeringan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 padan hakikatnya tidak membebaskan importir dari tanggung jawab bea masuk yang harus dilunasi, karena pembebasan atau kekeringan tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan secara limitatif pada saat fasilitas tersebut diberikan. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa fasilitas tersebut pada suatu saat digunakan tidak sesuai dengan fasilitas yang diberikan.

Karena prinsip pengenaan bea masuk melekat erat pada barang impor, untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan fasilitas yang telah diberikan sehingga syarat yang telah ditetapkan tidak lagi dipenuhi, undang-undang ini menegaskan letak tanggung jawab atas bea masuk yang terutang berada pada orang yang mendapatkan pembebasan atau kekeringan atau yang menguasai barang tersebut.

Tujuan perluasan tanggung jawab atas bea masuk dalam undang-undang ini adalah untuk menjamin hak-hak negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Perubahan

UU Nomor 10 Tahun 1995

UU Nomor 17 Tahun 2006 (Rev1)

+62 897-0805-966

gosriconsulting88@gmail.com