Home
About
Services
Accounting Services
Tax Services
Legal Services
Contact
UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Pasal 1 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Ketentuan Umum
Pasal 2 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Ketentuan Wajib Pajak
Pasal 2A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Masa Pajak
Pasal 3 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Surat Pemberitahuan
Pasal 4 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Isi Surat Pemberitahuan
Pasal 5 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Tempat Lain
Pasal 6 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Tanda Bukti
Pasal 7 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Sanksi Administrasi
Pasal 8 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pembetulan
Pasal 9 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Jatuh Tempo Pembayaran
Pasal 10 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Surat Setoran Pajak
Pasal 11 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Kelebihan Pembayaran Pajak
Pasal 12 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Wajib Membayar Pajak
Pasal 13 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai SKPKB
Pasal 13A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Pasal 14 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Surat Tagihan Pajak
Pasal 15 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai SKPKBT
Pasal 16 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pembetulan Ketetapan
Pasal 17 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai SKPLB
Pasal 17A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai SKP Nihil
Pasal 17B UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pemeriksaan
Pasal 17C UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Wajib Pajak Kriteria Tertentu
Pasal 17D UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Wajib Pajak Persyaratan Tertentu
Pasal 17E UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pengembalian PPN
Pasal 18 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Dasar Penagihan Pajak
Pasal 19 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Mengangsur
Pasal 20 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Surat Paksa
Pasal 20A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Bantuan Penagihan
Pasal 21 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Hak Mendahulu
Pasal 22 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Daluwarsa Penagihan
Pasal 23 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Gugatan
Pasal 24 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Penghapusan Pajak
Pasal 25 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Keberatan
Pasal 26 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Keputusan Keberatan
Pasal 26A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Penyelesaian Keberatan
Pasal 27 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Banding
Pasal 27A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Pasal 27B UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Imbalan Bunga
Pasal 27C UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Persetujuan Bersama
Pasal 28 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pembukuan
Pasal 29 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pemeriksaan
Pasal 29A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Laporan Keuangan Diaudit
Pasal 30 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Penyegelan Tempat
Pasal 31 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Tata Cara Pemeriksaan
Pasal 32 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Wakil
Pasal 32A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pihak Lain
Pasal 33 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Pasal 34 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Kerahasiaan Wajib Pajak
Pasal 35 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Permintaan Tertulis
Pasal 35A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Data dan Informasi
Pasal 36 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Permohonan Wajib Pajak
Pasal 36A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Sanksi Pegawai Pajak
Pasal 36B UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Kode Etik Pegawai DJP
Pasal 36C UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Komite Pengawas Perpajakan
Pasal 36D UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Insentif DJP
Pasal 37 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Perubahan Imbalan Bunga & Sanksi
Pasal 37A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Penghapusan Sanksi Administrasi
Pasal 38 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Kealpaan
Pasal 39 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pidana
Pasal 39A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Faktur Pajak (pidana)
Pasal 40 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Daluwarsa Penuntutan
Pasal 41 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Kealpaan Pengungkapan Kerahasiaan
Pasal 41A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pidana Tidak Memberi Keterangan
Pasal 41B UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Mempersulit Penyidikan
Pasal 41C UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pidana Tidak Memberi Informasi
Pasal 42 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Pasal 43 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pihak Yang Dipidana
Pasal 43A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pasal 44 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Penyidik
Pasal 44A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Penghentian Penyidikan
Pasal 44B UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pembayaran Pidana Denda
Pasal 44C UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pidana Denda
Pasal 44D UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Kehadiran Terdakwa
Pasal 44E UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Ketentuan Lebih Lanjut
Pasal 45 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Tahun Sebelum 31 Desember 1988
Pasal 46 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Berlakunya Undang-Undang
Pasal 47 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Pasal 47A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Tahun 1995 s.d. 2000
Pasal 48 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Peraturan Pemerintah
Pasal 49 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Berlaku Kecuali Dinyatakan Lain
Pasal 50 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Mulai Berlakunya UU
PASAL II UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Tahun 2001 s.d. 2007
UU Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 1 UU Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 2 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Subjek Pajak
Pasal 2A UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Kewajiban Pajak Subjektif
Pasal 3 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Tidak Termasuk Subjek Pajak
Pasal 4 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Objek Pajak
Pasal 5 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap
Pasal 6 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Beban Yang Dapat Dikurangkan
Pasal 7 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Pasal 8 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Suami dan Istri
Pasal 9 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Biaya yang Tidak Boleh Sebagai Pengurang
Pasal 10 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Nilai Perolehan
Pasal 11 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Penyusutan Harta
Pasal 11A UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Amortisasi
Pasal 12 UU Pajak Penghasilan (PPh) Dihapus
Pasal 13 UU Pajak Penghasilan (PPh) Dihapus
Pasal 14 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Pasal 15 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Norma Penghitungan Khusus
Pasal 16 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Penghasilan Kena Pajak
Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Tarif Pajak
Pasal 18 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Pencegahan Penghindaran Pajak
Pasal 19 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Penilaian Kembali Aktiva
Pasal 20 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Pelunasan Pajak Tahun Berjalan
Pasal 21 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Pemotongan Pajak Orang Pribadi
Pasal 22 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Pungutan Pajak
Pasal 23 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Pemotongan Pajak
Pasal 24 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Penghasilan Dari Luar Negeri
Pasal 25 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Angsuran Pajak
Pasal 26 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Wajib Pajak Luar Negeri
Pasal 27 UU Pajak Penghasilan (PPh) Dihapus
Pasal 28 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Kredit Pajak
Pasal 28A UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Pengembalian Kelebihan Pajak
Pasal 29 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Kekurangan Pembayaran Pajak
Pasal 30 UU Pajak Penghasilan (PPh) Dihapus
Pasal 31 UU Pajak Penghasilan (PPh) Dihapus
Pasal 31A UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Penanaman Modal
Pasal 31B UU Pajak Penghasilan (PPh) Dihapus
Pasal 31C UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Penerimaan Negara
Pasal 31D UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Perpajakan Bagi Bidang Usaha Tertentu
Pasal 31E UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Fasilitas Tarif 50%
Pasal 32 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Tata Cara Pengenaan Pajak
Pasal 32A UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Wewenang Pemerintah
Pasal 32B UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Obligasi di Negara Lain
Pasal 32C UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Ketentuan Lebih Lanjut
Pasal 33 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Ketentuan Peralihan
Pasal 33A UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Ketentuan Peralihan
Pasal 34 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Berlakunya Undang-Undang
Pasal 35 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Ketentuan Penutup
UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Pasal 1 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Ketentuan Umum
Pasal 1A UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Penyerahan Barang Kena Pajak
Pasal 2 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Harga Jual atau Penggantian
Pasal 3 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Dihapus)
Pasal 3A UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Pengusaha Kecil
Pasal 4 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Objek Pajak
Pasal 4A UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Barang atau Jasa Tidak Dikenai Pajak
Pasal 5 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pasal 5A UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Penyerahan yang Dikembalikan
Pasal 6 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Dihapus
Pasal 7 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Tarif
Pasal 8 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pasal 8A UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Cara Menghitung
Pasal 9 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Pajak Masukan
Pasal 9A UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Tidak Dapat Dikreditkan
Pasal 10 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pasal 11 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Waktu Terutangnya Pajak
Pasal 12 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Tempat Pajak Terutang
Pasal 13 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Faktur Pajak
Pasal 14 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Larangan Membuat Faktur
Pasal 15 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Surat Pemberitahuan Masa
Pasal 15A UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Penyetoran
Pasal 16 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Jangka Waktu Pengembalian
Pasal 16A UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Tata Cara
Pasal 16B UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Tidak Dipungut
Pasal 16C UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Membangun Sendiri
Pasal 16D UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Aktiva yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
Pasal 16E UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Pengembalian
Pasal 16F UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Pembeli
Pasal 16G UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Ketentuan Lebih Lanjut
Pasal 17 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Ketentuan Lain-Lain
Pasal 18 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Ketentuan Peralihan
Pasal 19 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Peraturan Pemerintah
Pasal 20 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Ketentuan Penutup
Pasal 21 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Mulai Berlaku
UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Definisi
Pasal 2 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Obyek Pajak
Pasal 3 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Objek Pajak Tidak Kena Pajak
Pasal 4 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Subjek Pajak
Pasal 5 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Tarif Pajak
Pasal 6 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Dasar Pengenaan Pajak
Pasal 7 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Cara Menghitung Pajak
Pasal 8 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Pajak Terhutang
Pasal 9 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Surat Pemberitahuan Objek Pajak
Pasal 10 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Surat Ketetapan Pajak
Pasal 11 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Pajak Terhutang Harus Dilunasi
Pasal 12 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai DPP
Pasal 13 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Surat Paksa
Pasal 14 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Pelimpahan Wewenang Penagihan
Pasal 15 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Keberatan
Pasal 16 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Keputusan Atas Keberatan
Pasal 17 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pasal 18 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Hasil Penerimaan Pajak
Pasal 19 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Pengurangan Pajak
Pasal 20 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Pengurangan Denda Administrasi
Pasal 21 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Pejabat
Pasal 22 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Pejabat Tidak Memenuhi Kewajiban
Pasal 23 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Hal-Hal yang Tidak Diatur
Pasal 24 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Kealpaan
Pasal 25 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Kesengajaan
Pasal 26 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Daluwarsa Tindak Pidana
Pasal 27 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pasal 28 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Tahun Pajak 1985 dan Sebelumnya
Pasal 29 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Berlakunya Undang-Undang
Pasal 30 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Bidang Penambangan
Pasal 31 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Berlaku Pada Tanggal 1 Januari 1986
UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pasal 1 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Definisi
Pasal 2 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Objek Pajak
Pasal 3 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Bukan Objek Pajak
Pasal 4 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Subjek Pajak
Pasal 5 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Tarif Pajak
Pasal 6 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Nilai Perolehan Objek Pajak
Pasal 7 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai NPOPTKP
Pasal 8 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak
Pasal 9 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Saat dan Tempat Terutang Pajak
Pasal 10 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Pembayaran
Pasal 11 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Surat Ketetapan
Pasal 12 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Surat Ketetapan Tambahan
Pasal 13 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Surat Tagihan
Pasal 14 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Dasar Penagihan Pajak
Pasal 15 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Surat Paksa
Pasal 16 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Keberatan
Pasal 17 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Keputusan Atas Keberatan
Pasal 18 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Banding
Pasal 19 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Kelebihan Pembayaran Pajak
Pasal 20 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Pengurangan Pajak
Pasal 21 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Permohonan Pengembalian
Pasal 22 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Pemeriksaan Pengembalian
Pasal 23 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Pembagian Penerimaan Pajak
Pasal 24 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Pejabat Menandatangani
Pasal 25 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Pejabat Melaporkan
Pasal 26 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Pejabat Melanggar Ketentuan
Pasal 27 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Staatsblad Tidak Berlaku
Pasal 27A UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Berlakunya KUP
Pasal 27B UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Berlakunya UU
UU Bea Meterai
Pasal 1 UU Bea Meterai Mengenai Definisi
Pasal 2 UU Bea Meterai Mengenai Pengaturan
Pasal 3 UU Bea Meterai Mengenai Obyek Pajak
Pasal 4 UU Bea Meterai Mengenai Dikenakan Satu Kali Untuk Setiap Dokumen
Pasal 5 UU Bea Meterai Mengenai Tarif Tetap
Pasal 6 UU Bea Meterai Mengenai Besarnya Batas Nilai Nominal Dokumen
Pasal 7 UU Bea Meterai Mengenai Non-Objek Pajak
Pasal 8 UU Bea Meterai Mengenai Saat Terutang
Pasal 9 UU Bea Meterai Mengenai Pihak Yang Terutang
Pasal 10 UU Bea Meterai Mengenai Pemungutan
Pasal 11 UU Bea Meterai Mengenai Pemungut Bea Meterai
Pasal 12 UU Bea Meterai Mengenai Pembayaran
Pasal 13 UU Bea Meterai Mengenai Meterai Tempel
Pasal 14 UU Bea Meterai Mengenai Meterai Elektronik
Pasal 15 UU Bea Meterai Mengenai Meterai Dalam Bentuk Lain
Pasal 16 UU Bea Meterai Mengenai Keabsahan Meterai
Pasal 17 UU Bea Meterai Mengenai Pemeteraian Kemudian
Pasal 18 UU Bea Meterai Mengenai Sanksi Administratif
Pasal 19 UU Bea Meterai Mengenai Surat Ketetapan Pajak
Pasal 20 UU Bea Meterai Mengenai Tata Cara Pembayaran Pemeteraian Kemudian
Pasal 21 UU Bea Meterai Mengenai Larangan Bagi Pejabat Yang Berwenang
Pasal 22 UU Bea Meterai Mengenai Fasilitas Pembebasan
Pasal 23 UU Bea Meterai Mengenai Kedaluwarsa
Pasal 24 UU Bea Meterai Mengenai Memalsukan Meterai
Pasal 25 UU Bea Meterai Mengenai Ketentuan Pidana
Pasal 26 UU Bea Meterai Mengenai Menghilangkan Tanda
Pasal 27 UU Bea Meterai Mengenai Berlaku Peraturan KUP
Pasal 28 UU Bea Meterai Mengenai Berlakunya Undang-Undang
Pasal 29 UU Bea Meterai Mengenai Peraturan Pelaksana
Pasal 30 UU Bea Meterai Mengenai Peraturan Pelaksana UU Nomor 13 Tahun 1985 Masih Berlaku
Pasal 31 UU Bea Meterai Mengenai UU Nomor 13 Tahun 1985 Tidak Berlaku
Pasal 32 UU Bea Meterai Mengenai Mulai Berlaku Pada Tanggal 1 Januari 2021
UU Kepabeanan
Pasal 1 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Ketentuan Umum
Pasal 2 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang
Pasal 2A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Bea Keluar
Pasal 3 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemeriksaan Pabean
Pasal 4 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Penelitian Dokumen
Pasal 4A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Tertentu
Pasal 5 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemenuhan Kewajiban
Pasal 5A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemberitahuan
Pasal 6 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengaturan Barang Impor dan Ekspor
Pasal 6A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Orang
Pasal 7 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 7A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengangkut
Pasal 8 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 8A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Penimbunan Sementara
Pasal 8B Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengangkutan Tenaga Listrik, Barang Cair, atau Gas
Pasal 8C Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Tertentu
Pasal 9 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 9A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemberitahuan Pabean Atas Barang Yang Diangkutnya
Pasal 10 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 10A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Impor
Pasal 10B Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Impor Untuk Dipakai
Pasal 10C Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Perubahan Atas Kesalahan Data Pemberitahuan Pabean
Pasal 10D Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Impor Sementara
Pasal 11 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 11A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Yang Akan Diekspor
Pasal 12 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Tarif Bea Masuk Barang Impor
Pasal 13 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Tarif Bea Masuk Yang Besarnya Berbeda
Pasal 14 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Sistem Klasifikasi Barang
Pasal 15 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Nilai Pabean
Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pejabat Bea dan Cukai Dapat Menetapkan Tarif
Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Dirjen Dapat Menetapkan Kembali Tarif dan Nilai Pabean
Pasal 17A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pre-Entry Classification dan Valuation Ruling
Pasal 18 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Bea Masuk Antidumping
Pasal 19 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Tarif Bea Masuk Antidumping
Pasal 20 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 21 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Bea Masuk Imbalan
Pasal 22 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Tarif Bea Masuk Imbalan
Pasal 23 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 23A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan
Pasal 23B Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan
Pasal 23C Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Bea Masuk Pembalasan
Pasal 23D Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Bea Masuk
Pasal 24 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Tidak Dipungut Bea Masuk
Pasal 25 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pembebasan Bea Masuk Diberikan Atas Impor
Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Keringanan Bea Masuk Dapat Diberikan Atas Impor
Pasal 27 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar
Pasal 28 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemberitahuan Pabean
Pasal 29 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengurusan Pemberitahuan Pabean
Pasal 30 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Importir Bertanggung Jawab Atas Bea Masuk
Pasal 31 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
Pasal 32 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara
Pasal 33 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat
Pasal 34 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Orang Yang Mendapatkan Pembebasan atau Keringanan
Pasal 35 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barangsiapa Yang Kedapatan Menguasai Barang Impor
Pasal 36 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Bea Masuk, Denda Administrasi, dan Bunga
Pasal 37 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Bea Masuk Dibayar Paling Lambat Pada Tanggal Pendaftaran
Pasal 37A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Denda Administrasi Dibayar Paling Lambat 60 Hari
Pasal 38 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Bunga Utang atau Tagihan Sebesar 2%
Pasal 39 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Negara Mempunyai Hak Mendahulu
Pasal 40 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Masa Kadaluwarsa Hak Penagihan Utang Adalah Sepuluh Tahun
Pasal 41 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pelaksanaan Penagihan Utang
Pasal 42 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Jaminan
Pasal 43 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Kawasan Pabean Disediakan Tempat Penimbunan Sementara
Pasal 44 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Tempat Penimbunan Berikat Dengan Penanggguhan Bea Masuk
Pasal 45 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Dikeluarkan Dari Tempat Penimbunan Berikat
Pasal 46 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Izin Tempat Penimbunan Berikat Dibekukan
Pasal 47 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Izin Tempat Penimbunan Berikat Dicabut
Pasal 48 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Setiap Kantor Pabean Disediakan Tempat Penimbunan Pabean
Pasal 49 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Wajib Menyelenggarakan Pembukuan
Pasal 50 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Menyerahkan Laporan Keuangan Yang Menjadi Dasar Pembukuan
Pasal 51 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pembukuan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
Pasal 52 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Sanksi Administrasi Tidak Menyelenggarakan Pembukuan
Pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Kepentingan Pengawasan
Pasal 54 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Perintah Tertulis Ketua Pengadilan Niaga
Pasal 55 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Permintaan Pemilik atau Pemegang Hak Atas Merek atau Hak Cipta
Pasal 56 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pejabat Bea dan Cukai Untuk Penangguhan
Pasal 57 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Penangguhan Pengeluaran Barang
Pasal 58 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemegang Hak Memeriksa Barang Yang Diminta Penagguhan Pengeluarannya
Pasal 59 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pejabat Bea dan Cukai Mengakhiri Tindakan Penangguhan
Pasal 60 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Mengakhiri Penangguhan Dengan Menyerahkan Jaminan Yang Sama
Pasal 61 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Terbukti Bahwa Barang Tidak Berasal Dari Pelanggaran Merek
Pasal 62 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Tindakan Penangguhan Dilakukan Terdapat Bukti Yang Cukup
Pasal 63 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Penangguhan Tidak Diberlakukan Bagi Barang Non-Komersial
Pasal 64 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengendalian Selain Merek dan Hak Cipta Ditetapkan Peraturan Pemerintah
Pasal 64A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Terkait Dengan Tindakan Terorisme dan Kejahatan
Pasal 65 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Tidak Dikuasai
Pasal 66 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Akan Dilelang Jangka Waktu 60 Hari Sejak Disimpan Di Tempat Penimbunan Pabean
Pasal 67 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pelelangan
Pasal 68 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Yang Dikuasai Negara
Pasal 69 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Yang Dilarang Menjadi Barang Milik Negara
Pasal 70 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang dan Sarana Pengangkut Diserahkan Kembali Kepada Pemiliknya
Pasal 71 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Harga Terendah Untuk Barang Yang Akan Dilelang Ditetapkan Menteri
Pasal 72 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Atas Barang Yang Dikuasai Negara Dapat Diajukan Keberatan
Pasal 73 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Yang Menjadi Milik Negara
Pasal 74 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pejabat Bea dan Cukai Berwenang Mengambil Tindakan Terhadap Barang
Pasal 75 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengawasan Menggunakan Kapal Patroli atau Sarana Lainnya
Pasal 76 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pejabat Bea dan Cukai Dapat Meminta Bantuan Instansi Lain
Pasal 77 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pejabat Bea dan Cukai Berwenang Menengah Barang
Pasal 78 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Wewenang Untuk Mencuci, Menyegel, dan Melekatkan Tanda Pengaman
Pasal 79 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Segel dan/atau Tanda Pengaman
Pasal 80 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemilik Wajib Menjamin Agar Semua Kunci Segel Tidak Rusak
Pasal 81 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Penempatan
Pasal 82 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemeriksaan Pabean
Pasal 82A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Kepentingan Pengawasan
Pasal 83 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Surat Yang Dicurigai Berisi Barang Impor atau Ekspor
Pasal 84 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Wewenang Meminta Buku, Catatan, Surat Menyurat
Pasal 85 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Persetujuan Impor atau Ekspor
Pasal 85A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemeriksaan Pabean Terhadap Barang Tertentu
Pasal 86 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Wewenang Melakukan Audit Kepabeanan Terhadap Orang
Pasal 86A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
Pasal 87 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemeriksaan Atas Bangunan dan Tempat Lain
Pasal 88 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pejabat Berwenang Memasuki dan Memeriksa Bangunan
Pasal 89 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemeriksaan Atas Bangunan Harus Dengan Surat Perintah
Pasal 90 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Penghentian dan Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Pejabat
Pasal 91 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengangkut
Pasal 92 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pejabat Bea dan Cukai Berwenang Memeriksa Badan Setiap Orang
Pasal 92A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pembetulan Surat Tagihan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
Pasal 93 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Keberatan Atas Tarif dan/atau Nilai Pabean
Pasal 93A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Keberatan Selain Tarif dan/atau Nilai Pabean
Pasal 94 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Keberatan Atas Sanksi Administrasi Berupa Denda
Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Permohonan Banding
Pasal 96 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 97 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 98 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 99 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 100 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 101 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pidana Melakukan Penyelundupan Di Bidang Impor
Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pidana Melakukan Penyelundupan Di Bidang Ekspor
Pasal 102B Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pidana Akibat Pelanggaran
Pasal 102C Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Perbuatan Tindak Pidana Dilakukan Oleh Pejabat dan Aparat
Pasal 102D Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pidana Barang Tertentu Yang Tidak Sampai Ke Kantor Pabean Tujuan
Pasal 103 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pidana Atas Pemalsuan Data atau Dokumen
Pasal 103A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pidana Atas Tidak Sah Mengakses Sistem Elektronik Yang Berkaitan Dengan Pelayanan
Pasal 104 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pidana Atas Penghilangan Keterangan dan Lain-Lain
Pasal 105 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Sengaja Membuka Segel atau Tanda Pengaman
Pasal 106 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 107 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pidana Atas Pengusaha Yang Melakukan Pengurusan Pemberitahuan Pabean
Pasal 108 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Badan Hukum
Pasal 109 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Perampasan Barang dan Sarana Pengangkut
Pasal 110 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Penggantian Pidana Denda
Pasal 111 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana
Pasal 112 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Penyidik
Pasal 113 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Penghentian Penyidikan
Pasal 113A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Kode Etik Pegawai DJBC
Pasal 113B Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Sanksi Bagi Pejabat Atas Kekeliruan Penetapan Pungutan Negara
Pasal 113C Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemeriksaan Internal Pegawai Bea dan Cukai
Pasal 113D Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Premi Penanganan Pelanggaran Kepabeanan
Pasal 114 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengenaan Sanksi Administrasi Denda
Pasal 115 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan ZEE
Pasal 115A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengawasan Barang di Kawasan Perdagangan Bebas
Pasal 115B Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Informasi Kepabeanan Untuk Masyarakat
Pasal 115C Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Larangan Pengungkapan Informasi oleh Pegawai Bea dan Cukai
Pasal II Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Ketentuan Peralihan
Home
About
Services
Accounting Services
Tax Services
Legal Services
Contact
UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Pasal 1 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Ketentuan Umum
Pasal 2 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Ketentuan Wajib Pajak
Pasal 2A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Masa Pajak
Pasal 3 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Surat Pemberitahuan
Pasal 4 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Isi Surat Pemberitahuan
Pasal 5 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Tempat Lain
Pasal 6 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Tanda Bukti
Pasal 7 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Sanksi Administrasi
Pasal 8 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pembetulan
Pasal 9 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Jatuh Tempo Pembayaran
Pasal 10 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Surat Setoran Pajak
Pasal 11 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Kelebihan Pembayaran Pajak
Pasal 12 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Wajib Membayar Pajak
Pasal 13 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai SKPKB
Pasal 13A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Pasal 14 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Surat Tagihan Pajak
Pasal 15 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai SKPKBT
Pasal 16 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pembetulan Ketetapan
Pasal 17 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai SKPLB
Pasal 17A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai SKP Nihil
Pasal 17B UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pemeriksaan
Pasal 17C UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Wajib Pajak Kriteria Tertentu
Pasal 17D UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Wajib Pajak Persyaratan Tertentu
Pasal 17E UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pengembalian PPN
Pasal 18 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Dasar Penagihan Pajak
Pasal 19 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Mengangsur
Pasal 20 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Surat Paksa
Pasal 20A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Bantuan Penagihan
Pasal 21 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Hak Mendahulu
Pasal 22 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Daluwarsa Penagihan
Pasal 23 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Gugatan
Pasal 24 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Penghapusan Pajak
Pasal 25 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Keberatan
Pasal 26 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Keputusan Keberatan
Pasal 26A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Penyelesaian Keberatan
Pasal 27 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Banding
Pasal 27A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Pasal 27B UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Imbalan Bunga
Pasal 27C UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Persetujuan Bersama
Pasal 28 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pembukuan
Pasal 29 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pemeriksaan
Pasal 29A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Laporan Keuangan Diaudit
Pasal 30 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Penyegelan Tempat
Pasal 31 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Tata Cara Pemeriksaan
Pasal 32 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Wakil
Pasal 32A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pihak Lain
Pasal 33 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Pasal 34 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Kerahasiaan Wajib Pajak
Pasal 35 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Permintaan Tertulis
Pasal 35A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Data dan Informasi
Pasal 36 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Permohonan Wajib Pajak
Pasal 36A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Sanksi Pegawai Pajak
Pasal 36B UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Kode Etik Pegawai DJP
Pasal 36C UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Komite Pengawas Perpajakan
Pasal 36D UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Insentif DJP
Pasal 37 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Perubahan Imbalan Bunga & Sanksi
Pasal 37A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Penghapusan Sanksi Administrasi
Pasal 38 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Kealpaan
Pasal 39 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pidana
Pasal 39A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Faktur Pajak (pidana)
Pasal 40 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Daluwarsa Penuntutan
Pasal 41 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Kealpaan Pengungkapan Kerahasiaan
Pasal 41A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pidana Tidak Memberi Keterangan
Pasal 41B UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Mempersulit Penyidikan
Pasal 41C UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pidana Tidak Memberi Informasi
Pasal 42 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Pasal 43 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pihak Yang Dipidana
Pasal 43A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pasal 44 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Penyidik
Pasal 44A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Penghentian Penyidikan
Pasal 44B UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pembayaran Pidana Denda
Pasal 44C UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Pidana Denda
Pasal 44D UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Kehadiran Terdakwa
Pasal 44E UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Ketentuan Lebih Lanjut
Pasal 45 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Tahun Sebelum 31 Desember 1988
Pasal 46 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Berlakunya Undang-Undang
Pasal 47 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Pasal 47A UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Tahun 1995 s.d. 2000
Pasal 48 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Peraturan Pemerintah
Pasal 49 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Berlaku Kecuali Dinyatakan Lain
Pasal 50 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Mulai Berlakunya UU
PASAL II UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengenai Tahun 2001 s.d. 2007
UU Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 1 UU Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 2 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Subjek Pajak
Pasal 2A UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Kewajiban Pajak Subjektif
Pasal 3 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Tidak Termasuk Subjek Pajak
Pasal 4 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Objek Pajak
Pasal 5 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap
Pasal 6 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Beban Yang Dapat Dikurangkan
Pasal 7 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Pasal 8 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Suami dan Istri
Pasal 9 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Biaya yang Tidak Boleh Sebagai Pengurang
Pasal 10 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Nilai Perolehan
Pasal 11 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Penyusutan Harta
Pasal 11A UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Amortisasi
Pasal 12 UU Pajak Penghasilan (PPh) Dihapus
Pasal 13 UU Pajak Penghasilan (PPh) Dihapus
Pasal 14 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Pasal 15 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Norma Penghitungan Khusus
Pasal 16 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Penghasilan Kena Pajak
Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Tarif Pajak
Pasal 18 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Pencegahan Penghindaran Pajak
Pasal 19 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Penilaian Kembali Aktiva
Pasal 20 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Pelunasan Pajak Tahun Berjalan
Pasal 21 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Pemotongan Pajak Orang Pribadi
Pasal 22 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Pungutan Pajak
Pasal 23 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Pemotongan Pajak
Pasal 24 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Penghasilan Dari Luar Negeri
Pasal 25 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Angsuran Pajak
Pasal 26 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Wajib Pajak Luar Negeri
Pasal 27 UU Pajak Penghasilan (PPh) Dihapus
Pasal 28 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Kredit Pajak
Pasal 28A UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Pengembalian Kelebihan Pajak
Pasal 29 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Kekurangan Pembayaran Pajak
Pasal 30 UU Pajak Penghasilan (PPh) Dihapus
Pasal 31 UU Pajak Penghasilan (PPh) Dihapus
Pasal 31A UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Penanaman Modal
Pasal 31B UU Pajak Penghasilan (PPh) Dihapus
Pasal 31C UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Penerimaan Negara
Pasal 31D UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Perpajakan Bagi Bidang Usaha Tertentu
Pasal 31E UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Fasilitas Tarif 50%
Pasal 32 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Tata Cara Pengenaan Pajak
Pasal 32A UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Wewenang Pemerintah
Pasal 32B UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Obligasi di Negara Lain
Pasal 32C UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Ketentuan Lebih Lanjut
Pasal 33 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Ketentuan Peralihan
Pasal 33A UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Ketentuan Peralihan
Pasal 34 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Berlakunya Undang-Undang
Pasal 35 UU Pajak Penghasilan (PPh) Mengenai Ketentuan Penutup
UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Pasal 1 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Ketentuan Umum
Pasal 1A UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Penyerahan Barang Kena Pajak
Pasal 2 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Harga Jual atau Penggantian
Pasal 3 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Dihapus)
Pasal 3A UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Pengusaha Kecil
Pasal 4 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Objek Pajak
Pasal 4A UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Barang atau Jasa Tidak Dikenai Pajak
Pasal 5 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pasal 5A UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Penyerahan yang Dikembalikan
Pasal 6 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Dihapus
Pasal 7 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Tarif
Pasal 8 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pasal 8A UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Cara Menghitung
Pasal 9 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Pajak Masukan
Pasal 9A UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Tidak Dapat Dikreditkan
Pasal 10 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pasal 11 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Waktu Terutangnya Pajak
Pasal 12 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Tempat Pajak Terutang
Pasal 13 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Faktur Pajak
Pasal 14 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Larangan Membuat Faktur
Pasal 15 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Surat Pemberitahuan Masa
Pasal 15A UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Penyetoran
Pasal 16 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Jangka Waktu Pengembalian
Pasal 16A UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Tata Cara
Pasal 16B UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Tidak Dipungut
Pasal 16C UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Membangun Sendiri
Pasal 16D UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Aktiva yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
Pasal 16E UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Pengembalian
Pasal 16F UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Pembeli
Pasal 16G UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Ketentuan Lebih Lanjut
Pasal 17 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Ketentuan Lain-Lain
Pasal 18 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Ketentuan Peralihan
Pasal 19 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Peraturan Pemerintah
Pasal 20 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Ketentuan Penutup
Pasal 21 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Mengenai Mulai Berlaku
UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Definisi
Pasal 2 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Obyek Pajak
Pasal 3 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Objek Pajak Tidak Kena Pajak
Pasal 4 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Subjek Pajak
Pasal 5 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Tarif Pajak
Pasal 6 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Dasar Pengenaan Pajak
Pasal 7 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Cara Menghitung Pajak
Pasal 8 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Pajak Terhutang
Pasal 9 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Surat Pemberitahuan Objek Pajak
Pasal 10 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Surat Ketetapan Pajak
Pasal 11 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Pajak Terhutang Harus Dilunasi
Pasal 12 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai DPP
Pasal 13 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Surat Paksa
Pasal 14 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Pelimpahan Wewenang Penagihan
Pasal 15 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Keberatan
Pasal 16 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Keputusan Atas Keberatan
Pasal 17 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pasal 18 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Hasil Penerimaan Pajak
Pasal 19 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Pengurangan Pajak
Pasal 20 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Pengurangan Denda Administrasi
Pasal 21 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Pejabat
Pasal 22 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Pejabat Tidak Memenuhi Kewajiban
Pasal 23 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Hal-Hal yang Tidak Diatur
Pasal 24 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Kealpaan
Pasal 25 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Kesengajaan
Pasal 26 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Daluwarsa Tindak Pidana
Pasal 27 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pasal 28 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Tahun Pajak 1985 dan Sebelumnya
Pasal 29 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Berlakunya Undang-Undang
Pasal 30 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Bidang Penambangan
Pasal 31 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mengenai Berlaku Pada Tanggal 1 Januari 1986
UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pasal 1 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Definisi
Pasal 2 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Objek Pajak
Pasal 3 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Bukan Objek Pajak
Pasal 4 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Subjek Pajak
Pasal 5 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Tarif Pajak
Pasal 6 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Nilai Perolehan Objek Pajak
Pasal 7 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai NPOPTKP
Pasal 8 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak
Pasal 9 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Saat dan Tempat Terutang Pajak
Pasal 10 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Pembayaran
Pasal 11 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Surat Ketetapan
Pasal 12 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Surat Ketetapan Tambahan
Pasal 13 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Surat Tagihan
Pasal 14 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Dasar Penagihan Pajak
Pasal 15 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Surat Paksa
Pasal 16 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Keberatan
Pasal 17 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Keputusan Atas Keberatan
Pasal 18 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Banding
Pasal 19 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Kelebihan Pembayaran Pajak
Pasal 20 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Pengurangan Pajak
Pasal 21 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Permohonan Pengembalian
Pasal 22 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Pemeriksaan Pengembalian
Pasal 23 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Pembagian Penerimaan Pajak
Pasal 24 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Pejabat Menandatangani
Pasal 25 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Pejabat Melaporkan
Pasal 26 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Pejabat Melanggar Ketentuan
Pasal 27 UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Staatsblad Tidak Berlaku
Pasal 27A UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Berlakunya KUP
Pasal 27B UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Mengenai Berlakunya UU
UU Bea Meterai
Pasal 1 UU Bea Meterai Mengenai Definisi
Pasal 2 UU Bea Meterai Mengenai Pengaturan
Pasal 3 UU Bea Meterai Mengenai Obyek Pajak
Pasal 4 UU Bea Meterai Mengenai Dikenakan Satu Kali Untuk Setiap Dokumen
Pasal 5 UU Bea Meterai Mengenai Tarif Tetap
Pasal 6 UU Bea Meterai Mengenai Besarnya Batas Nilai Nominal Dokumen
Pasal 7 UU Bea Meterai Mengenai Non-Objek Pajak
Pasal 8 UU Bea Meterai Mengenai Saat Terutang
Pasal 9 UU Bea Meterai Mengenai Pihak Yang Terutang
Pasal 10 UU Bea Meterai Mengenai Pemungutan
Pasal 11 UU Bea Meterai Mengenai Pemungut Bea Meterai
Pasal 12 UU Bea Meterai Mengenai Pembayaran
Pasal 13 UU Bea Meterai Mengenai Meterai Tempel
Pasal 14 UU Bea Meterai Mengenai Meterai Elektronik
Pasal 15 UU Bea Meterai Mengenai Meterai Dalam Bentuk Lain
Pasal 16 UU Bea Meterai Mengenai Keabsahan Meterai
Pasal 17 UU Bea Meterai Mengenai Pemeteraian Kemudian
Pasal 18 UU Bea Meterai Mengenai Sanksi Administratif
Pasal 19 UU Bea Meterai Mengenai Surat Ketetapan Pajak
Pasal 20 UU Bea Meterai Mengenai Tata Cara Pembayaran Pemeteraian Kemudian
Pasal 21 UU Bea Meterai Mengenai Larangan Bagi Pejabat Yang Berwenang
Pasal 22 UU Bea Meterai Mengenai Fasilitas Pembebasan
Pasal 23 UU Bea Meterai Mengenai Kedaluwarsa
Pasal 24 UU Bea Meterai Mengenai Memalsukan Meterai
Pasal 25 UU Bea Meterai Mengenai Ketentuan Pidana
Pasal 26 UU Bea Meterai Mengenai Menghilangkan Tanda
Pasal 27 UU Bea Meterai Mengenai Berlaku Peraturan KUP
Pasal 28 UU Bea Meterai Mengenai Berlakunya Undang-Undang
Pasal 29 UU Bea Meterai Mengenai Peraturan Pelaksana
Pasal 30 UU Bea Meterai Mengenai Peraturan Pelaksana UU Nomor 13 Tahun 1985 Masih Berlaku
Pasal 31 UU Bea Meterai Mengenai UU Nomor 13 Tahun 1985 Tidak Berlaku
Pasal 32 UU Bea Meterai Mengenai Mulai Berlaku Pada Tanggal 1 Januari 2021
UU Kepabeanan
Pasal 1 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Ketentuan Umum
Pasal 2 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang
Pasal 2A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Bea Keluar
Pasal 3 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemeriksaan Pabean
Pasal 4 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Penelitian Dokumen
Pasal 4A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Tertentu
Pasal 5 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemenuhan Kewajiban
Pasal 5A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemberitahuan
Pasal 6 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengaturan Barang Impor dan Ekspor
Pasal 6A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Orang
Pasal 7 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 7A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengangkut
Pasal 8 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 8A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Penimbunan Sementara
Pasal 8B Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengangkutan Tenaga Listrik, Barang Cair, atau Gas
Pasal 8C Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Tertentu
Pasal 9 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 9A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemberitahuan Pabean Atas Barang Yang Diangkutnya
Pasal 10 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 10A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Impor
Pasal 10B Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Impor Untuk Dipakai
Pasal 10C Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Perubahan Atas Kesalahan Data Pemberitahuan Pabean
Pasal 10D Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Impor Sementara
Pasal 11 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 11A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Yang Akan Diekspor
Pasal 12 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Tarif Bea Masuk Barang Impor
Pasal 13 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Tarif Bea Masuk Yang Besarnya Berbeda
Pasal 14 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Sistem Klasifikasi Barang
Pasal 15 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Nilai Pabean
Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pejabat Bea dan Cukai Dapat Menetapkan Tarif
Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Dirjen Dapat Menetapkan Kembali Tarif dan Nilai Pabean
Pasal 17A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pre-Entry Classification dan Valuation Ruling
Pasal 18 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Bea Masuk Antidumping
Pasal 19 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Tarif Bea Masuk Antidumping
Pasal 20 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 21 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Bea Masuk Imbalan
Pasal 22 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Tarif Bea Masuk Imbalan
Pasal 23 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 23A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan
Pasal 23B Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan
Pasal 23C Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Bea Masuk Pembalasan
Pasal 23D Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Bea Masuk
Pasal 24 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Tidak Dipungut Bea Masuk
Pasal 25 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pembebasan Bea Masuk Diberikan Atas Impor
Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Keringanan Bea Masuk Dapat Diberikan Atas Impor
Pasal 27 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar
Pasal 28 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemberitahuan Pabean
Pasal 29 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengurusan Pemberitahuan Pabean
Pasal 30 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Importir Bertanggung Jawab Atas Bea Masuk
Pasal 31 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
Pasal 32 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara
Pasal 33 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat
Pasal 34 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Orang Yang Mendapatkan Pembebasan atau Keringanan
Pasal 35 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barangsiapa Yang Kedapatan Menguasai Barang Impor
Pasal 36 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Bea Masuk, Denda Administrasi, dan Bunga
Pasal 37 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Bea Masuk Dibayar Paling Lambat Pada Tanggal Pendaftaran
Pasal 37A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Denda Administrasi Dibayar Paling Lambat 60 Hari
Pasal 38 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Bunga Utang atau Tagihan Sebesar 2%
Pasal 39 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Negara Mempunyai Hak Mendahulu
Pasal 40 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Masa Kadaluwarsa Hak Penagihan Utang Adalah Sepuluh Tahun
Pasal 41 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pelaksanaan Penagihan Utang
Pasal 42 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Jaminan
Pasal 43 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Kawasan Pabean Disediakan Tempat Penimbunan Sementara
Pasal 44 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Tempat Penimbunan Berikat Dengan Penanggguhan Bea Masuk
Pasal 45 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Dikeluarkan Dari Tempat Penimbunan Berikat
Pasal 46 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Izin Tempat Penimbunan Berikat Dibekukan
Pasal 47 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Izin Tempat Penimbunan Berikat Dicabut
Pasal 48 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Setiap Kantor Pabean Disediakan Tempat Penimbunan Pabean
Pasal 49 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Wajib Menyelenggarakan Pembukuan
Pasal 50 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Menyerahkan Laporan Keuangan Yang Menjadi Dasar Pembukuan
Pasal 51 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pembukuan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
Pasal 52 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Sanksi Administrasi Tidak Menyelenggarakan Pembukuan
Pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Kepentingan Pengawasan
Pasal 54 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Perintah Tertulis Ketua Pengadilan Niaga
Pasal 55 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Permintaan Pemilik atau Pemegang Hak Atas Merek atau Hak Cipta
Pasal 56 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pejabat Bea dan Cukai Untuk Penangguhan
Pasal 57 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Penangguhan Pengeluaran Barang
Pasal 58 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemegang Hak Memeriksa Barang Yang Diminta Penagguhan Pengeluarannya
Pasal 59 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pejabat Bea dan Cukai Mengakhiri Tindakan Penangguhan
Pasal 60 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Mengakhiri Penangguhan Dengan Menyerahkan Jaminan Yang Sama
Pasal 61 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Terbukti Bahwa Barang Tidak Berasal Dari Pelanggaran Merek
Pasal 62 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Tindakan Penangguhan Dilakukan Terdapat Bukti Yang Cukup
Pasal 63 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Penangguhan Tidak Diberlakukan Bagi Barang Non-Komersial
Pasal 64 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengendalian Selain Merek dan Hak Cipta Ditetapkan Peraturan Pemerintah
Pasal 64A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Terkait Dengan Tindakan Terorisme dan Kejahatan
Pasal 65 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Tidak Dikuasai
Pasal 66 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Akan Dilelang Jangka Waktu 60 Hari Sejak Disimpan Di Tempat Penimbunan Pabean
Pasal 67 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pelelangan
Pasal 68 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Yang Dikuasai Negara
Pasal 69 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Yang Dilarang Menjadi Barang Milik Negara
Pasal 70 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang dan Sarana Pengangkut Diserahkan Kembali Kepada Pemiliknya
Pasal 71 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Harga Terendah Untuk Barang Yang Akan Dilelang Ditetapkan Menteri
Pasal 72 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Atas Barang Yang Dikuasai Negara Dapat Diajukan Keberatan
Pasal 73 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Barang Yang Menjadi Milik Negara
Pasal 74 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pejabat Bea dan Cukai Berwenang Mengambil Tindakan Terhadap Barang
Pasal 75 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengawasan Menggunakan Kapal Patroli atau Sarana Lainnya
Pasal 76 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pejabat Bea dan Cukai Dapat Meminta Bantuan Instansi Lain
Pasal 77 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pejabat Bea dan Cukai Berwenang Menengah Barang
Pasal 78 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Wewenang Untuk Mencuci, Menyegel, dan Melekatkan Tanda Pengaman
Pasal 79 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Segel dan/atau Tanda Pengaman
Pasal 80 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemilik Wajib Menjamin Agar Semua Kunci Segel Tidak Rusak
Pasal 81 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Penempatan
Pasal 82 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemeriksaan Pabean
Pasal 82A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Kepentingan Pengawasan
Pasal 83 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Surat Yang Dicurigai Berisi Barang Impor atau Ekspor
Pasal 84 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Wewenang Meminta Buku, Catatan, Surat Menyurat
Pasal 85 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Persetujuan Impor atau Ekspor
Pasal 85A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemeriksaan Pabean Terhadap Barang Tertentu
Pasal 86 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Wewenang Melakukan Audit Kepabeanan Terhadap Orang
Pasal 86A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
Pasal 87 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemeriksaan Atas Bangunan dan Tempat Lain
Pasal 88 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pejabat Berwenang Memasuki dan Memeriksa Bangunan
Pasal 89 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemeriksaan Atas Bangunan Harus Dengan Surat Perintah
Pasal 90 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Penghentian dan Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Pejabat
Pasal 91 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengangkut
Pasal 92 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pejabat Bea dan Cukai Berwenang Memeriksa Badan Setiap Orang
Pasal 92A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pembetulan Surat Tagihan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
Pasal 93 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Keberatan Atas Tarif dan/atau Nilai Pabean
Pasal 93A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Keberatan Selain Tarif dan/atau Nilai Pabean
Pasal 94 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Keberatan Atas Sanksi Administrasi Berupa Denda
Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Permohonan Banding
Pasal 96 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 97 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 98 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 99 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 100 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 101 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pidana Melakukan Penyelundupan Di Bidang Impor
Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pidana Melakukan Penyelundupan Di Bidang Ekspor
Pasal 102B Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pidana Akibat Pelanggaran
Pasal 102C Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Perbuatan Tindak Pidana Dilakukan Oleh Pejabat dan Aparat
Pasal 102D Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pidana Barang Tertentu Yang Tidak Sampai Ke Kantor Pabean Tujuan
Pasal 103 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pidana Atas Pemalsuan Data atau Dokumen
Pasal 103A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pidana Atas Tidak Sah Mengakses Sistem Elektronik Yang Berkaitan Dengan Pelayanan
Pasal 104 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pidana Atas Penghilangan Keterangan dan Lain-Lain
Pasal 105 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Sengaja Membuka Segel atau Tanda Pengaman
Pasal 106 Undang-Undang Kepabeanan
Pasal 107 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pidana Atas Pengusaha Yang Melakukan Pengurusan Pemberitahuan Pabean
Pasal 108 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Badan Hukum
Pasal 109 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Perampasan Barang dan Sarana Pengangkut
Pasal 110 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Penggantian Pidana Denda
Pasal 111 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana
Pasal 112 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Penyidik
Pasal 113 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Penghentian Penyidikan
Pasal 113A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Kode Etik Pegawai DJBC
Pasal 113B Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Sanksi Bagi Pejabat Atas Kekeliruan Penetapan Pungutan Negara
Pasal 113C Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pemeriksaan Internal Pegawai Bea dan Cukai
Pasal 113D Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Premi Penanganan Pelanggaran Kepabeanan
Pasal 114 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengenaan Sanksi Administrasi Denda
Pasal 115 Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan ZEE
Pasal 115A Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Pengawasan Barang di Kawasan Perdagangan Bebas
Pasal 115B Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Informasi Kepabeanan Untuk Masyarakat
Pasal 115C Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Larangan Pengungkapan Informasi oleh Pegawai Bea dan Cukai
Pasal II Undang-Undang Kepabeanan Mengenai Ketentuan Peralihan
Pasal 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak
BAB IV
HUKUM ACARA
Pasal 6
Dihapus. ok
Penjelasan Pasal 6
Cukup jelas.
Perubahan
UU Nomor 14 Tahun 2002
+62 897-0805-966
gosriconsulting88@gmail.com